Penambahan tiga provinsi baru yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegununganmemberikan efek domino. Menurut Ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan penambahan tiga provinsi baru maka daerah pemilihan (dapil) Pemilu 2024 mendatang akan berubah.
Kemendagri akan menunjuk pejabat sementara gubernur pada Agustus 2022 mendatang di tiga provinsi baru di Tanah Papua: Prov. Papua Selatan, Prov. Papua Tengah, dan Prov. Papua Pegunungan. Mereka akan menjabat sampai digelar Pilkada tahun 2024. Dana yang dibutuhkan per tahun untuk satu provinsi baru sebesar Rp700 miliar hingga Rp1 triliun.
UU ITE itu bisa menjerat para pelaku atau orang yang mendistribusikan atau mempromosikan muatan perjudian online. “Pelaku bisa dipidana dengan hukuman paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak sebesar Rp1 miliar,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo.
KTT ASEAN–AS atau ASEAN-US Special Summit (AUSS) yang berlangusng 11-13 Mei 2022 lalu di Washington DC, AS menghasilkan pernyataan politik yang menyatakan pihak ASEAN dan pihak AS sepakat untuk meningkatan kemitraan dari “kemitraan strategis” menjadi “kemitraan strategis komprehensif”.
Pemerintah Uni Komoro juga akan menjajaki pembelian kapal-kapal lainnya dari Indonesia terutama untuk varian kapal kargo dan kapal tongkang.
Perkembangan teknologi digital perbankan memberikan benefit berupa efisiensi, kecepatan, dan kemudahan dalam transaksi perbankan dan keuangan. Namun, di sisi lain teknologi digital juga dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dalam melakukan pencucian uang hasil investasi ilegal.
Pihak Kejaksaan telah meminta bantuan PPATK untuk menelusuri aliran uang transaksi ilegal dalam kasus aset PT Pertamina di DKI Jakarta. “Tentang mafia tanah, mereka harus berpikir 10x sebelum melakukan praktiknya, karena kami punya komitmen bahwa mafia tanah tidak boleh menang, kita akan lawan mereka," ujar Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil.
Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi masih terus berlangsung di parlemen. Pemerintah menginginkan lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi berada di bawah Kementerian Kominfo. Sementara DPR menginginkan lembaga pengawas itu berdiri langsung di bawah kewenangan Presiden.