Alokasi Kuota Haji Reguler 2014 Sebanyak 155.200 Jamaah

Nusantara

Rapat Paripurna Pengesahan Keputusan Bersama DPRD Dan Bupati Muba

Sekayu, InfoPublik – DPRD Kabupaten Musi Banyuasin menggelar rapat paripurna masa persidangan II, Jumat (30/8), rapat ke-5 dengan agenda pengesahan keputusan bersama DPRD dengan Bupati Muba terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2012/

Rapat paripurna, yang pelaksanaannya sempat tertunda karena jumlah peserta tidak mencapai kuorum tersebut, dihadiri Bupati Muba H Pahri Azhari, Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, staf ahli bupati dan asisten, FKPD dan SKPD.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muba Ir H Uzer Effendy MS, panitia khusus (pansus) DPRD Muba kembali menyampaikan laporan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaa APBD Kabupaten Muba Tahun Anggaran (TA) 2012 yang dibacakan juru bicara pansus Zulfahmi Z.A, SH.

Laporan pansus ini disampaikan kepada pimpinan dewan setelah dilakukan pembahasan susulan terhadap dua SKPD yang tidak hadir pada penjadwalan pembahasan, yaitu Kecamatan Tungkal Jaya dan Poltek Sekayu, dan hasilnya antara hasil pembahasan pansus DPRD Muba dengan jawaban Bupati Muba tidak ada perbedaan sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Namun, penetapan keputusan bersama DPRD Muba dengan Bupati Muba sempat tertunda akibat jumlah anggota dewan yang hadir tidak kuorum. Dari total 45 anggota dewan, yang hadir hanya 28 orang, maka rapat paripurna diskor selama 15 menit hingga selama satu jam dan dinyatakan kuorum pada pukul 23.54 wib, dengan jumlah anggota dewan yang hadir 30 orang.

Dengan demikian, penandatanganan keputusan bersama DPRD Muba dengan Bupati Muba terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Muba TA 2012 menjadi peraturan daerah (Perda) Kabupaten Muba dapat dilaksanakan.

Menurut Kabag Humas Setda Kabupaten Muba Dicky Meiriando SSTP MH, dalam laporannya pansus kembali menyampaikan beberapa rekomendasinya untuk Pemkab Muba, yaitu hendaknya apa yang disarankan pansus selama pembahasan kepada SKPD untuk dilaksanakan demi meningkatkan kinerja yang kebih baik lagi,

Meminta Bupati Muba memerintahkan inspektorat untuk menindaklanjuti kasus yang menjadi temuan BPK RI dan menetapkan batas jangka waktu penyelesaiannya sehingga temuan tahun sebelumnya tidak ditemukan lagi di tahun berikutnya.

Kemudian, apa yang sudah direkomendasikan dalam laporan hasil pemerikasaan keuangan atau LHP BPK RI hendaknya dijadikan acuan untuk ketertiban administrasi keuangan Pemkab Muba, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sehat dan dapat dipercaya

Serta menyarakankan kepada seluruh SKPD agar dalam menganggarkan kegiatan untuk menitikberatkan pada kemampuan kinerja, sehingga tidak menyisakan program yang tidak terlaksana. (Ria/Aji/Angga/toeb)